Familia: Jurnal Hukum Keluarga is published twice a year (June and December) by Familia, of the Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Datokarama Palu since 2020. Familia always places Islamic Family Law, Gender Discourse, and Islamic Civil Law in the central focus of academic inquiry. Until now, with the fair procedure of double peer-review, Familia consistently publishes researches/studies concerned with those fields under various dimensions and approaches. The subject covers textual and fieldwork studies with multi perspectives. In the beginning, the journal only served as a scholarly forum for the lecturers, professors, and students at the State Institute of Islamic Studies. However, due to the later development, the journal has successfully invited scholars and researchers outside the Institute to contribute. Familia is a member of Crossref, so all its article have their unique DOI number. Authors who want to submit their manuscript should obey the writing guidelines. If the manuscript submitted is not appropriate to the guidelines or written in a different format, it will be rejected by the editors before further review. The editors will only accept the manuscripts which meet the assigned format. Familia has been indexed by: Crossref, Google Scholar, Garuda, and onesearch. Online ISSN: 2775-0418
Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu
PERGESERAN MAKNA MAHAR DALAM TRADISI PERKAWINAN ADAT MANDAILING: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NILAI SOSIAL
Penelitian ini membahas pergeseran makna mahar dalam tradisi perkawinan adat Mandailing dari perspektif hukum Islam dan nilai sosial. Mahar dalam adat Mandailing awalnya berfungsi sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab calon suami terhadap istri serta keluarganya. Namun, seiring perkembangan zaman, nilai mahar semakin bergeser menjadi alat ukur status sosial yang sering kali membebani pihak laki-laki. Pergeseran ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kesederhanaan, keikhlasan, dan kemudahan dalam pernikahan. Penelitian ini merupakan metode kualitatif bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-sosiologis, mengkaji data dari hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya mahar sering kali menjadi faktor penghambat pernikahan dan memicu konflik sosial dalam masyarakat. Dalam falsafah Mandailing, hombardo adat dohot ibadat (berdampingan antara adat dan ibadat) menegaskan bahwa adat dan Islam harus berjalan selaras. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara tradisi dan prinsip Islam dalam menentukan mahar. Edukasi masyarakat mengenai esensi mahar dalam Islam menjadi solusi utama untuk mengembalikan makna mahar kepada hakikatnya sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai alat ukur status sosial.
Mahar, Tradisi Mandailing, Hukum Islam, Pergeseran Makna
Copyright (c) 2025 Familia: Jurnal Hukum Keluarga https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTEK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI KOTA MEDAN
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik perceraian di luar Pengadilan Agama yang terjadi di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada urgensi penerapan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perceraian tanpa melalui proses hukum yang sah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori labeling sebagai landasan teoritis, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak kriminal bukan karena sifat dasarnya, melainkan karena telah diberi label oleh masyarakat atau negara sebagai bentuk kontrol sosial dan penegakan ketertiban hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar Pengadilan Agama telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Faktor utama yang mendorong hal tersebut adalah tingginya biaya perkara dan rendahnya kesadaran hukum. Akibatnya, hak-hak mantan istri dan anak, seperti nafkah iddah, nafkah anak, serta status hukum yang jelas, sering kali tidak terpenuhi. Tidak adanya sanksi hukum terhadap suami yang mengabaikan kewajiban pasca perceraian menyebabkan ketimpangan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Berdasarkan teori labeling, tindakan perceraian di luar pengadilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang layak dikenai sanksi pidana. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera, memperkuat kepastian hukum, serta menjamin keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, kriminalisasi perceraian non-litigatif menjadi langkah penting dalam membentuk perilaku hukum masyarakat dan melindungi kepentingan perempuan serta anak.
KEBIJAKAN PENGADILAN DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK PADA KASUS PERCERAIAN: STUDI KASUS DI OKU TIMUR SUMATERA SELATAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengadilan dalam menentukan hak asuh anak, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh, dan bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak pasca perceraian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penentuan hak asuh anak, pengadilan di Indonesia mengutamakan prinsip the best interests of the child sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Keputusan hak asuh harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan emosional, fisik, dan stabilitas lingkungan anak, dengan mempertimbangkan bukti relevan dan penilaian ahli untuk memastikan kesejahteraan anak. Pendekatan berbasis bukti dan kolaborasi antara orang tua serta keterlibatan profesional membantu meminimalkan dampak negatif dan mendukung perkembangan optimal anak. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh dan bebas dari pengaruh eksternal akan memberikan hasil yang lebih positif bagi anak.
TINJAUAN TEORI FEMINISME LIBERAL TERHADAP TRADISI LAMARAN GANJURAN DI DESA MAYONG KABUPATEN LAMONGAN
The tradition of proposing ganjuran is a tradition of proposing marriage carried out by women. This tradition is carried out by women because it is seen as a form of respect for men. However, this tradition is often considered to have deviations from the concept of gender equality. Therefore, this research will examine in more depth whether the practice of applying for ganjuran carried out by women is in line with the principles of gender equality promoted by liberal feminism. This research aims to analyze the tradition of ganjuran proposals in Mayong Village, Lamongan Regency through the lens of liberal feminist theory. Using qualitative methods, this research will explore the meaning of each stage in the ganjuran proposal tradition, and analyze how this tradition influences the position and role of women in society. The results of the research show that the ganjuran tradition reflects more progressive social change, namely a shift in patrilineal norms in Mayong Village society as in liberal feminist theory. The existence of the ganjuran tradition shows that women can be active in public spaces, especially in determining their life partner and by referring to liberal feminism it can be a tool to encourage gender equality in the Mayong Village community.
EFEKTIFITAS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) TERHADAP PEMBINAAN KETAHANAN RUMAH TANGGA
Pemberian bimbingan dan pembinaan sebelum menikah kepada kedua calon pengantin bermaksud untuk membangun motivasi yang tepat sangat penting untuk mempertahankan pernikahan. Tercatat sebanyak 3.759 jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1a sejak tahun 2019 hingga 2021, melihat fenomena tingginya angka perceraian tersebut menjadikan program SUSCATIN menjadi salah satu solusi dari pemerintah yang diamanatkan didalam regulasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. DJ. II/491 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 yang kemudian di perbaharui melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2019 tentang bimbingan Pra Nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Sosiolojical dan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan kursus yang diselenggarakan melalui pemberian materi, narasumber, penjadwalan, serta prosedur pelaksanaan. Mengenai efektifitas program dan pelaksanaan kursus calon pengantin belum maksimal secara regulasi jika dikaji secara struktur, subtansi dan budaya hukum. Kebiasaan lama yang masih melekat, hingga kondisi sosial yang tidak memungkinkan dilaksanakannya SUSCATIN yang mempengaruhi budaya hukum. Kesimpulan penelitian yakni keberadaan SUSCATIN seharusnya menjadi perhatian bagi kehidupan masyarakat terutama dalam membina keluarga sebelum menikah dan tidak ada lagi anggapan bahwa SUSCATIN hanya bermuatan nasehat secara umum.
Copyright (c) 2024 Familia: Jurnal Hukum Keluarga https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KONTEN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA EDUKASI PERNIKAHAN BAGI ISTRI DAN PENGARUHNYA PERSPEKTIF MAQAṢID SHARI’AH
Eksistensi konten instagram kini tumbuh dan berkembang menjadi media edukasi bagi penggunanya. Konten edukasi pernikahan menjadi salah satu yang digemari, seperti kisah kehidupan pernikahan, penyelesaian masalah rumah tangga, nasihat menjaga keharmonisan pernikahan dan lainnya. Akan tetapi, ditemukan konten edukasi pernikahan yang memicu munculnya permasalahan. Hal ini disebabkan kemudahan akses berbagi informasi tanpa dibekali pengetahuan. Penelitian berfokus pada konten instagram akun @wanita.cl. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis terhadap konten instagram yang menjadi media edukasi pernikahan serta pengaruhnya bagi istri dalam membentuk keluarga sakinah perspektif maqaṣid shari’ah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif-empiris dan menggunakan metode analisis kualitatif dengan model induktif. Hasil penelitian menerangkan bahwa konten instagram dapat menjadi media edukasi pernikahan bagi istri dengan berpengaruh positif dalam membentuk keluarga sakinah, contohnya konten perlindungan nafkah, KDRT, pengelolaan keuangan rumah tangga, dan perselingkuhan. Analisis maqaṣid shari’ah melihat bahwa konten instagram dapat menjadi media edukasi pernikahan bagi istri dalam membentuk keluarga sakinah karena dapat merepresentasikan segala yang tercantum dalam maqaṣid shari’ah khususnya pada tingkat ḍharuriyat dengan lima asas perlindungan yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
TRANSFORMASI QIWAMAH DALAM KONTEKS EKONOMI (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA)
Penelitian ini bertujuan untuk memahami transformasi konsep Qiwamah dalam konteks ekonomi modern, terutama ketika istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga Muslim. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka (library research), studi ini menganalisis berbagai literatur, artikel, buku, jurnal akademik, dan sumber-sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam tanggung jawab ekonomi, prinsip Qiwamah tetap relevan, dengan penekanan yang lebih besar pada kerjasama, konsultasi (syura), dan kemitraan antara suami dan istri. Esensi Qiwamah sebagai panduan moral dan spiritual dalam keluarga tidak hilang, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Penelitian ini menegaskan pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam keluarga, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab bersama, dan penghargaan terhadap peran masing-masing anggota keluarga.
HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hak asasi manusia (HAM) diintegrasikan dalam hukum keluarga Islam dan sejauh mana hukum ini memenuhi standar internasional HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) bersifat kualitatif, dengan sumber data berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, artikel, serta tesis dan disertasi yang relevan. Proses analisis meliputi pengumpulan, kategorisasi, dan analisis isi (content analysis) terhadap teks yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori-teori HAM dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dan peluang dalam mengharmonisasikan antara nilai-nilai tradisional hukum keluarga Islam dengan prinsip-prinsip HAM modern, serta peran negara dalam mengimplementasikan hukum ini bervariasi tergantung pada konteks lokal dan kebijakan pemerintah. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang interaksi antara HAM dan hukum keluarga Islam, serta memberikan dasar untuk dialog dan reformasi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perubahan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai HAM universal.
ANALISIS EVALUATIF PELAKSANAAN SUSCATIN BERBASIS MODEL CIPP DI KUA KECAMATAN TIDORE KEPULAUAN
This study analyzes the practice of SUSCATIN at KUA in East Tidore, South Tidore, and Tidore Regency. The analysis uses Bimas Decree No. DJ.II/491 of 2009 which has been in effect for a long time. This study is a field study using the CIPP Evaluation Model (Context, Input, Process, and Product) by Daniel Stufflebeam. Data collection was conducted through in-depth interviews with related parties: Head of KUA, Religious Counselors, and SUSCATIN participants. Documentation was obtained from the SUSCATIN activity archives and KUA Internal reports. The results of this study indicate that in terms of contextual evaluation, the SUSCATIN program has not fully met the needs of prospective brides and grooms because it is carried out incidentally, so it does not address the problems of couples who are going to get married. While the input evaluation is expected to provide support for the SUSCATIN system as a strategy, curriculum identification and SUSCATIN instructor education qualifications, but it is unable to accommodate the needs of the participants. In the evaluation process is still conventional, time constraints and monotonous teaching methods and participant participation has not been achieved optimally so that obstacles are not resolved properly. Thus, the evaluation of the SUSCATIN product is expected to increase the knowledge and skills of participants, but this program has not been running optimally and is still limited, which makes it impossible to create a harmonious and happy family.
ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪʿAH TERHADAP KONTINUITAS TRADISI SIPALISUNNA DI MASYARAKAT BUGIS
This article discusses the value of maqāṣid al-syarī'ah in the practice of sipalisunna marriage, namely marriage with close relatives, in the context of Bugis society. Sipalisunna marriage has a depth of meaning that goes beyond mere social ties, because it contains fundamental sharia objectives. Through the lens of maqāṣid al-syarī'ah, this marriage aims to preserve offspring, maintain family honor, and strengthen social relations between relatives. This research uses a qualitative approach with dialogue to understand the practice of sipalisunna marriage in Bugis society. The findings show that despite the negative stigma associated with marriage to close relatives, the Bugis community continues to carry out this tradition by considering the values ​​of family unity and social solidarity. In addition, this article highlights the importance of understanding maqāṣid al-sharī'ah in assessing the positive and negative impacts of this practice on society. Thus, this article contributes to the development of thinking about the synergy between local traditions and sharia principles. Emphasis on the value of maqāṣid al-syarī'ah in sipalisunna marriages can help people to better understand and face modern challenges without ignoring the existing cultural heritage. This is expected to strengthen cultural identity while maintaining social harmony in Bugis society
DINAMIKA KECEREWETAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS SISTEMIK TERHADAP PENYEBAB DAN STRATEGI UNTUK MEMBANGUN KEHARMONISAN KELUARGA
Penelitian ini menyelidiki fenomena perilaku cerewet pada istri dalam konteks rumah tangga, mengidentifikasi penyebabnya, dan mengeksplorasi strategi untuk mengelola dinamika tersebut demi mencapai keharmonisan dalam hubungan. Perilaku cerewet dipahami sebagai kebutuhan berkomunikasi dan diakui, sering kali muncul dari ketidakpuasan dalam dinamika hubungan, perbedaan kepribadian, serta tekanan kehidupan sehari-hari. Menggunakan studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dan analisis deskriptif-analitik berdasarkan teori sistem keluarga Minuchin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perilaku cerewet pada istri dalam rumah tangga bisa dimengerti melalui faktor-faktor seperti ketidakpuasan dalam hubungan, perbedaan kepribadian, gaya komunikasi, dan tekanan sehari-hari. Seringkali, kecerewetan merupakan cara untuk menegaskan diri dan mengekspresikan ketidakpuasan. Mengatasi hal tersebut membutuhkan empati dan komunikasi efektif, termasuk mendengarkan aktif, memahami emosi yang mendasarinya, serta menetapkan waktu untuk dialog. Selain itu, pengembangan hobi bersama, penggunaan humor, dan introspeksi diri mendukung dinamika hubungan yang sehat. Berdasarkan analisis teori Salvador Minuchin tentang penyesuaian diri dalam keluarga memberikan penekanan pada batasan, subsistem, dan fleksibilitas yang jika diterapkan, dapat mengurangi kecerewetan dan meningkatkan harmoni keluarga. Komitmen bersama untuk mendukung dan memahami satu sama lain serta adaptasi dinamika keluarga merupakan kunci untuk memperkuat hubungan dan menciptakan keharmonisan.
FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DAN HAK ASASI MANUSIA
Fenomena dispensasi nikah dan pernikahan dini masih sering di Kabupaten atau Kota di Indonesia, salah satunya Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2019 angka pengajuan dispensasi nikah di Ponorogo adalah 97, 2020 menjadi 241, kembali naik 266 di tahun 2021, turun menjadi 191 di 2022. Metode penulisan dengan penelitian deskriptif kualitatif yang terfokus pada fenomena dispensasi nikah dan pernikahan dini dengan menggunakan perspektif maqaashid syariah dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Pengadilan Agama Ponorogo. Hasilnya memaparkan tiga aspek utama. Pertama, terkait pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, sesuai dengan tingkatan daruriyah untuk menjaga jiwa, perlindungan terhadap akal, dan memelihara keturunan. Kedua, tekanan ekonomi pada orang tua menjadi pendorong menikahkan anak guna mendukung keuangan keluarga, yang termasuk dalam tingkatan hajiyah terkait kebutuhan hidup manusia. Ketiga, faktor pendidikan menjadi pertimbangan, dengan pengajuan dispensasi nikah pada tingkatan hajiyah jika hanya karena tidak bersekolah, namun berbeda jika telah menjalin hubungan dekat dengan lawan jenis, masuk pada tingkatan daruriyah untuk menjaga agama. Meskipun pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo ada yang di bawah 18 tahun, pengajuan ini diperlakukan dengan mempertimbangkan urgensi dan faktor-faktor lainnya, sehingga tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.
STRATEGI MEDIATOR DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TAHUN 2020-2023
Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah perceraian yang fantastis di sepanjang tiga tahun terakhir. Peran mediator di Pengadilan Agama Bojonegoro dalam upaya mendamaikan para pihak sangatlah penting guna meminimalisir jumlah perceraian yang selalu meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan terhadap strategi yang digunakan oleh mediator dalam mediasi perkara perceraian dan keberhasilan mediasi pada tahun 2020-2023. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupa hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi mediator dalam mediasi perkara perceraian yang sering berhasil digunakan adalah kaukus dan membuat surat pertanyaan bagi kedua belah pihak jika pihak tergugat mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Pada tahun 2020, keberhasilan mediasi sebanyak 0,8%. Pada tahun 2021 meningkat dengan jumlah 7,7%. Kemudian, pada tahun 2022 keberhasilan mediasi mengalami peningkatan dengan jumlah 30%. Selanjutnya, pada tahun 2023 keberhasilan mediasi mencapai angka 37%. Berdasarkan data mediasi, keberhasilan mediasi perkara cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2020-2023 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya Pengadilan Agama untuk memperkuat pelatihan mediator dalam teknik yang terbukti efektif, guna meningkatkan keberhasilan mediasi perceraian di masa mendatang.
HARMONI KELUARGA: INTEGRASI KASIH SAYANG, KOMUNIKASI EFEKTIF, DAN KESEIMBANGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA
Sebagai unit masyarakat yang paling fundamental, keluarga memainkan peran krusial dalam membentuk karakter dan kualitas hidup individu agar tercipta hubungan yang harmonis. Maka dari itu perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep integrasi teori keharmonisan keluarga melalui perspektif Islam dan psikologi keluarga yang terfokus pada tiga aspek penting: pertama, memupuk kasih sayang sebagai pondasi utama; kedua, mengembangkan komunikasi efektif untuk memelihara hubungan keluarga yang sehat; ketiga, mencapai keseimbangan hidup dalam berkeluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perspektif Islam dan psikologi keluarga, memerlukan kesadaran yang tinggi, dedikasi, dan tindakan nyata dari setiap anggota keluarga dengan meningkatkan pola komunikasi yang baik, intens dan penuh kasih sayang sebagai elemen kunci dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk mengupayakan terciptanya keluarga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam dan keilmuan psikologi keluarga secara integratif.
FENOMENA KEBERHASILAN FEMINISME (Studi Gender Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal)
Gerakan feminisme diawali dengan kesadaran perempuan akan ketertindasan dirinya. Kesadaran untuk menjadi setara dengan laki-laki dalam hak dan peran. Pada penulisan dibawah ini akan terfokus khususnya pada feminisme liberal dan feminsime radikal serta contoh fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Penulisan ini mendapatkan hasil yaitu feminisme liberal adalah gerakan yang memperjuangkan hak perempuan khususnya dalam bidang pendidikan, politik dan perannya di ruang publik. Sedangkan feminisme radikal adalah gerakan yang menolak instansi keluarga. Bagi radikal ketika perempuan menjadi seorang istri, perempuan akan banyak tertindas karena hak nya yang menjadi terbatas. Fenomena waithood, unmarried, dan chilfree yang terjadi di masyarakat dapat membuktikan bahwa gerakan feminisme terutama feminisme liberal dan feminisme radikal memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Bagi mereka dengan menganut fenomena diatas dapat membebaskan mereka dari budaya patriarki. Mereka tetap mendapatkan hak-hak merdeka atas dirinya sendiri serta bebas mengekspresikan pilihan hidupnya tanpa terikat oleh kewajiban terhadap suami dan anak.
KONSEPSI ṬALĀQ BĀ‘IN KUBRĀ (KAJIAN TAFSĪR BI AL-MA’ṠŪR SURAT AL-BAQARAH AYAT 230)
Penelitian bertujuan memahami dengan baik bagaimana konsepsi tafsīr bi al-ma'ṡūr (menyangkut sejarah perkembangan, kelebihan dan kekurangannya) memaknai ayat tentang talak dalam Q.S. al-Baqarah: 230 dengan pendekatan al-ma'ṡūr baik menyangkut korelasinya terhadap ayat lainnya juga sunah dan pandangan ulama (ikhtilaf) sebagai perwakilan tabiin. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini ditemukan pokok pembahasan bahwa metode tafsīr bi al-ma'ṡūr merupakan penafsiran dengan perbandingan sesama ayat al-Qur’an, al-Qur’an dengan sunah Nabi, al-Qur’an dengan perkataan sahabat, dan al-Qur’an dengan pendapat tabiin. Dalam penelitian akan membahas mengenai konsepsi tafsīr bi al-ma'ṡūr, tinjauan ṫalāq bā'in kubrā dalam Islam, tafsir Q.S. al-Baqarah: 230 dengan pendekatan al-ma'ṡūr terhadap al-Qur’an dan sunah, serta ikhtilaf ulama dalam memandang persoalan talak. Demikian hasil penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang masih perlu didiskusikan mengenai relevansi dan kegunaan tafsīr bi al-ma'ṡūr di masa sekarang dan mendatang.
RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG MAFQUD TERHADAP PERCERAIAN GHAIB (STUDI DI KASUS DIPENGADILAN AGAMA JOMBANG)
Dalam pemikiran Imam Syafi’i ada yang berpendapat bahwa apabila suami atau istri yang mafqud harus menunggu selama empat tahun dan menurut Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam adalah harus menunggu dengan jangka waktu selama 2 tahun. Jangka waktu anta ra kedua pendapat ini sangat lama jika dikomparasikan. Ini karena canggihnya sistem transportasi dan informasi yang hadir pada era modern ini memberikan kesempatan yang cepat untuk mengetahui keberadaan si mafqud. Berbeda dengan waktu dulu yang yang masih belum mengenal sistem transportasi dan informasi. Maka di sini di lihat manakah yang lebih relevan untuk diikuti antara pemikiran Imam Syafi’i atau Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam tulisan ini meneliti tentang Relevansi Pemikiran Imam Syafi’i tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syafi’i tentang mafqud dan putusan Pengadilan Agama Jombang mengenai perceraian mafqud. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan sedetail mungkin. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian kepustakaan (library research) dengan menelusuri teori-teori yang terdapat di perpustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada satu dalil Al-Quran dan hadits yang menyebut batas waktu penetapan masa orang hilang, yang terdapat hanyalah pendapat sahabat yakni Umar bin Al-Khatab. Tetapi pendapat Umar hanyalah untuk istri yang kehilangan suami. Selain itu, dapat diketahui juga konsekuensi dari mafqud yang bisa terjadi terhadap orang sekeliling atau ahli warisnya dan ia menjadi satu tuntutan untuk menyelesaikannya. Karena hukum bersifat dinamis akan berubah dari waktu ke waktu mengikuti era perubahan zaman.
ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENGUATAN PERAN PEREMPUAN DALAM KESETARAAN GENDER PADA PENGURUS MUSLIMAT DAN PENGURUS AISYIYAH DI KOTA METRO
Gender merupakan tema yang tetap memiliki pesona dan daya tarik untuk diperbincangkan. Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut menitik beratkan pada stereotype terhadap budaya laki- laki dan perempuan, dimana perbedaan itu dikonstruk oleh kultur budaya di masyarakat. Partisipasi perempuan semakin menonjol, dimana hal ini menyangkut peran perempuan di bidang sosial dan peran perempuan di dalam rumah atau domestik. Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan seorang perempuan dengan menempatkannya setara dengan laki-laki. Hal ini menjadikan organisasi terbesar perempuan yaitu Mmuslimat dan Aisyiyah untuk mendorong kemampuan perempuan-perempuan tersebut untuk dapat mampu menjuadi dinamisator di era modern. Organisasi tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap umat dalam berbagai bidang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, serta dokumentasi, pengelolaan data melalui editing sistematis data. Kemudian data menggunakan analisis gender dan maqosid syariah dengan menggunakan pendekatan hukum keluarga Islam. Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa peran organisasi perempuan Muslimat dan Aisyiyah sudah berjalan sesuai dengan tugasnya. Oleh sebab itu sebagai perempuan tidak boleh melupakan tugasnya sebagai seorang ibu, istri dan anggota masyarakat. Dan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, maka perlu adanya sikap saling memahami antara suami istri dan berusaha untuk selalu berkomunikasi. Dalam implementasinya organisasi Muslimat mereka lebih kepada memberikan pemahaman untuk kader dan warga muslimat sedangkan di Aisyiyah dalam implementasinya mereka melakukannya kepada kader dan masyarakat sekitar.
PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN WAKAF (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)
Efektifitas serta efisiensi pengelolaan harta benda wakaf perlu dilaksanakan agar peningkatannya terukur, sehingga tabzir yang merugikan ummat dapat dihindari. Misalnya tanah di sekitaran masjid yang tak berdaya guna biasanya sekedar diabaikan, padahal tanah tersebut bisa dimanfaatkan dan hasilnya dapat disalurkan untuk biaya pemeliharaan masjid. Hal ini sejalan dengan visi-misi Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf (PPW) di Indonesia. Adapun fokus Penelitian ini mengenai Pengelolaan Dan Pendayagunan Wakaf pada BWI Provinsi Lampung. Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif empirik dengan Jenis penelitian kualitatif yang terfokus secara holistic (keselurahan, tak bisa di pisahkan) kepada gejala dalam penelitian, sehingga penelitian tidak berdasarkan variabel penelitian, namun semua kondisi social yang dianalisa seperti aspek lokasi, pelaku, serta aktivitas yang terintegrasi secara sinergi. Pendekatan yuridis empiris akan diarahkan pada penerapan aturan-aturan yang sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia yang dilaksanakan oleh BWI Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini adalah BWI memiliki fungsi yang penting dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan wakaf. Lembaga BWI sanggup merespon berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat dan terkhusus bagi kaum muslimin. Tugas utama seperti pengadministrasian sampai proses pengelolaan harta wakaf harus sejalan dengan kebijakan program yang sudah dibuat. Tetapi faktanya, sebagian besar harta wakaf yang dikelola oleh BWI Lampung masing tergolong ke dalam jenis harta benda wakaf tidak bergerak, serta belum optimalnya pengelolaan harta benda wakaf bergerak yang ditandai dengan adanya pengelolaan harta wakaf berupa uang tunai yang dinilai masih baru disamping banyaknya harta benda wakaf yang termasuk ke dalam jenis harta tersebut. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang berbagai jenis harta yang dapat disalurkan dalam bentuk wakaf selain tanah dan bangunan. Dengan demikian permasalahan administrasi, pengelolaan, manajemen yang baik, serta sosialisasi jenis harta benda wakaf menjadi tantangan bagi pengurus aktif BWI provinsi lampung.
EFEKTIVITAS PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.16 TAHUN 2019 PADA MASA PANDEMI COVID-19
Penelitian ini menganalisa apakah batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 telah berlaku secara efektif selama masa pandemi di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini merupakan field research dengan menggunakan analisis teori efektivitas. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya penerapan UUP yang mengatur tentang batas usia pernikahan belum efektif karena beberapa faktor, di antaranya: peraturan tersebut belum ditaati oleh masyarakat Bandar Lampung secara menyeluruh, tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran batas usia tersebut, kurangnya sosialisasi dan fasilitas pendukung sosialiasasi dari penegak hukum untuk sehingga banyak masyarakat yang belum paham tentang aturan UUP, juga kurangnya pengawasan dan pendidikan agama orangtua sehingga anak-anaknya banyak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang memaksa mereka harus menikah sebelum waktunya.
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau)
Artikel ini menjelaskan tentang Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Perkawinan adat Kh­ususnya membahas tentang adat Melayu Riau Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar. Pe­rkawinan dapat dinyatakan Sah apabila terpenuhinya Rukun dan Syarat didalamnya sesuai dengan syariat Islam. Prosesi Perkawinan Adat Melayu Khususnya di Kabupaten Kampar pr­ovinsi Riau sebuah desa terpencil yaitu desa Bencah Kelubi jauh berbeda dengan syariat dan rukun islam, tetapi tidak melanggar Nash ­Al-qur’an, yaitu ketika melaksanakan Perkawinan me­nggunakan adat Maka seluruh rangkaian kegiatan serta prosesi harus ditempuh dan di­laksanakan. Penulisan karya tulis ini menggunakan Metode Deskriptif Analisis dengan menelaah dan menganalisa suatu peristiwa hokum, khususnya hukum islam mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Melayu, penelitian ini mengacu kepada data yang didapat di Ka­bupaten Kampar desa Bencah Kelubi sebagai data Primer berupa wawancara pemuka adat se­te­mpat. Hasil dari riset ini Rangkaian kegiatan perkawinan adat Melayu yang terdiri dari 12 (dua belas) rangkaian adat, yang pertama Merisik Tidak Resmi hingga Hari meminta Restu orang tua (Me­nyembah). Perspektif Hukum Islam dalam rangkaian prosesi kegiatan adat tersebut me­mbolehkan apabila menggunakan prosesi adat Melayu Riau (Mubah).
STUDI ANALISIS TENTANG MAKNA NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HADIS
Nikah sirri merupakan term klasik yang menarik perhatian kalangan para pemikir hukum Islam sejak masa klasih hingga modern terkait pengembangan dan perluasan makna yang terjadi di berbagai wilayah dunia yang menggunakan hukum Islam sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya negara Indonesia mengingat motif dari larangan agama untuk melangsungkan perkawinan secara sirri dengan pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Dengan terjadinya perluasan makna dalam term tersebut melahirkam pemahaman baru dalam hukum perkawinan khususnya dalam bidang administrasi perkawinan. Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah sirri adalah nikah yang disembunyikan maka pernikahan haruslah diumumkan. Namun bagi yang berpendapat bahwa nikah sirri adalah tidak sempurnanya saksi, maka haruslah menghadirkan saksi secara sempura baik dua orang laki-laki atau seorang lelaki dan dua orang wanita, dan meskipun tidak disiarkan maka pernikahannya tidaklah dinamakan nikah sirri, serta yang terakhir konsep nikah sirri dalam artian perkawinan yang tidak tercatat pada lembaga pencatatan perkawinan, maka diharuskan untuk mencatatkan perkawinannya.
ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1/ 1974 DANKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJKWETBOEK)
Baik Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 maupun Kitab Undang-Undang Hukum. Tidak kurang dari 7 pasal (Pasal 22-28) UU Nomor 1/1974 mengatur masalah ini. Pada pasal 22 misalnya diatur “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.Sementara itu, KUHPer mengatur masalah ini dalam 16 pasal (pasal 85-99a) pada Bagian Keenam “Tentang Kebatalan Perkawinan” dari Bab Keempat “Tentang Perkawinan”. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis komparatif dari kedua produk hukum ini baik dari landasan filosofis maupun ketentuan ketentuan spesifik berkenaan dengan “Pembatalan Perkawinan” yang terkandung dalam kedua Undang-Undang tersebut.
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM
Proses untuk menuju kehidupan keluarga idaman merupakan suatu keinginan dan mimpi bagi setiap orang dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Selain itu, dalam mencapai sebuah keluarga idaman juga perlu dibutuhkan usaha lebih untuk mewujudkannya. Islam memiliki tuntunan dan hukum dimana dengan tercapainya keluarga yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan yaitu sakinah adalah keluarga yang harmonis dan ideal, mawaddah, perasaan cinta terhadap pasangan, rahmah, cinta yang siap berkorban dan siap melindungi bagi siapa yang dicintai akan mewujudkan hasil dari keluarga idaman tersebut. Pelaksanaan pembelajaran mengenai agama islam tentunya tak lepas dari pembelajaran hukum islam. Dalam hukum islam terdapat banyak sekali pembelajaran dan anjuran serta tuntunan untuk menjalani hidup baik dalam masyarakat maupun keluarga. Salah satu pembelajaran mengenai hukum islam yaitu hukum perkawinan, anjuran memilih pasangan, dan anjuran dalam menjalankan hidup dalam berumah tangga. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum islam sangatlah berperan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, yang akan mengatur atau mengarahkan guna mencapai tujuan dari sebuah keluarga yang harmonis.
ANALISIS KADAR RADA’AH YANG MENGHARAMKAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Salah satu makanan terbaik yang dianugrahkan oleh Allah SWT adalah asi buat seorang bayi melalui perantara seorang ibu agar dapat terjamin kelangsungan hidupnya dikemudian hari, dan perempuan yang menyusukan tersebut menjadi ibunya dan diharamkan pernikahan denganya dan segenap keturunannya, itu konsekuensi atau efek hukum yang diatur oleh syariat. Perdebatan para ulama mazhab jumhur dan ibn hazm dan mazhab syafii dan mazhab imam ahmad bin hanbal, pasalnya apakah hubungan susuan terjadi seketika ketika bayi minum susu wanita? Jawabannya tidak karena harus melihat kadar susuan yang diminum bayi tersebut dan berapakah umur bayi yang menyusui? beberapa dalil dari al-Quran dan Hadis yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dalam membahas masalah ini.
USAHA MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA BAGI SUAMI PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DI JAYAPURA
Long distance Marriage (LDM) adalah hubungan jarak jauh antara suami dan istri tidak tinggal bersama, bisa beda kota maupun beda negara. Di Kota Jayapura - Papua banyak ditemukan kasus Long Distance Marriage, banyak suami yang meninggalkan istrinya demi bekerja maupun dinas di Jayapura. karena Jayapura adalah termasuk salah satu wilayah yang mudah dalam hal mencari pekerjaan. Dinamika suami yang rela meninggalkan istri dengan tidak tinggal serumah akan bisa berdampak menimbulkan Disharmoni Keluarga .Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor suami menjalin Hubungan LDM di Kota Jayapura dan bagaimana usaha seorang suami yang rela meninggalkan Istri demi pekerjaanya untuk menjaga keharmonisan keluarganya. Penelitian yang digunakan menggunakan studi lapangan atau penelitian Kualitatif, kemudian teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, Dokumentasi dan pengamatan. Hasil penelitian menunujukan yang pertama faktor terjadinya hubungan LDM bagi suami yang bekerja di Kota Jayapura adalah karena ekonomi keluarga yang kurang, kemudian memutuskan untuk bekerja meninggalkan istri dikampung. Yang kedua penelitian ini menunjukan bahwa usaha yang dilakukan para suami yang menjalani hubungan LDM di Kota Jayapura agar keluarganya tetap harmonis yaitu dengan berkomunikasi terus menerus melalui media elektronik, Menuruti Semua permintaan Istri, dan mencukupi segala kebutuhan Istri
KETIKA PERAN ISTRI TAK LAGI SEKADAR DI DAPUR: STUDI KASUS DI KAMPUNG KONVEKSI MLANGI
Studi ini meneliti peran ganda istri di Dusun Mlangi, sebuah Kampung Konveksi yang terkenal, yang terletak di Desa Nogotirto, Kapanewon Gamping, Sleman, Yogyakarta. Perempuan di daerah ini tidak hanya mengelola tanggung jawab domestik tetapi juga secara aktif berpartisipasi di sektor ekonomi dengan bekerja di industri garmen. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk mengeksplorasi bagaimana para istri menyeimbangkan peran-peran tersebut dengan tetap mematuhi norma-norma Islam dan ekspektasi masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa kontribusi perempuan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama dalam hal ekonomi, meskipun terdapat tantangan berupa tanggung jawab ganda. Fenomena ini menyoroti perlunya pembagian peran yang adil dalam keluarga untuk mencapai rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.
ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AL-ZUHAILI (w. 1437 H) TENTANG NIKAH MISYAR PERSFEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah Misyar Persfektif Maqhasid Al-Syari’ah dengan teknik analisis isi dan pendekatan analisis deduktif yang diperloleh dari data-data kepustakaan. Adapun kesimpulannya yakni Nikah misyar yang tidak menuntut hak-hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan seperti hak nafkah dan hak tempat tinggal, yang ditentang oleh kebanyakan ulama seperti Abdul Sattar al-Jubali, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, Nasir al-Din al-Bani, Ali Qurah Dagi dan Ibrahim Fadhil, namun tidak demikian dengan Wahbah Al-Zuhaili yang berpendapat bahwa pertama, nikah misyar diperbolehkan dikarenakan dalam perkawinan misyar terdapat salah satu maqaṣid perkawinan yaitu terjaganya kehormatan seorang wanita yang telah menjadi seorang istri dan terhindarnya dari perbuatan zina. Kedua, Dalam metode ijtihad istislahi yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili tentang bolehnya nikah misyar adalah kemaslahatan, mencakup untuk semua akad, termasuk akad nikah yang telah memenuhi syarat rukun seperti yang ditetapkan syara’ adalah sah. Ketiga, dari analisa penulis nikah misyar itu secara maqashid al-syari’ah berbeda, pada alasan yang pertama, dikatakan bahwa perkawinan misyar ini mengandung maqaṣid syariah, yaitu penjagaan kehormatan si perempuan. Dalam perkawinan, kehormatan masing-masing suami istri, tidak hanya istri saja, atau suami saja, namun kehormatan keduanya terjaga dengan perkawinan melalui penyaluran hubungan biologis antara keduanya. Maka perkawinan ini adalah perkawinan yang sah, walau tidak dianjurkan, karena maqaṣid syariah tidak tercapai secara sempurna pada pernikahan ini. Semisal: pendidikan/perawatan anak-anak, ketenangan keluarga tidak dapat tergapai. Maqaṣid syariah di sini tercapai karena kehormatan perempuan ataupun laki-laki dalam perkawinan ini tercapai. Istri terpenuhi kebutuhan naluri biologisnya, dan suami pun juga demikian adanya. Walaupun pada dasarnya, perkawinan tidak hanya terkonsentrasi pada hubungan seksual saja. Dan maqaṣid syariah di sini tercapai namun tidak sempurna.
PANDANGAN SANTRI TERHADAP REKONSTRUKSI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN NAILUL ULA CENTER YOGYAKARTA DAN DI PONDOK PESANTREN MANARUL HUDA KUDUS)
. Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR merevisi batas perkawinan anak yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan. Sehingga DPR bersama pemerintah menetapkan UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini masih menimbulkan gejolak dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan pesantren khususnya santri. Penelitian ini dilihat dari jenisnya termasuk pada penelitian lapangan (field research). Sementara itu, dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Data yang dikumpulkan dan diolah berupa data primer (data hasil wawancara dengan para santri) dan data sekunder (data hasil penelusuran literatur). Data tersebut dikaji dan dianalisis secara kualitatif lalu diambil kesimpulan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pendapat santri salaf dan modern hampir sama namun ada beberapa perbedaan. Sebagian santri salaf tidak setuju dengan rekonstruksi ini karena lebih kukuh pada kitab kuning yang menunjukkan bahwa balighlah acuannya bukan umur sedangkan santri modern sebaliknya. Tidak ada rumusan qat'i dalam Islam tentang batas usia menikah sehingga ada dua pendapat pertama santri salaf setuju perkawinan dibawah batas usia dengan cacatan ada maslahat, kedua santri modern tidak setuju perkawinan dibawah usia karena belum lulus SLTA, maqasid syariah hifdz an-nasl tidak tercapai. Faktor yang mempengaruhi pandangan santri yaitu Internal berupa referensi yang dipakai dan pemakaian dalil yang berbeda; eksternal berupa backround guru, metode pendidikan dan lingkungan.
Tujuan penelitian ini untuk mengungkap sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di dunia Islam, faktor-faktor pemicu pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, tujuan pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, metode pembaruan hukum keluarga Islam, dan muatan reformasi hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) Reformasi hukum keluarga baru terjadi pada perengahan dasawarsa kedua abad ke duapuluh, tepatnya tahun 1915. Sekali lagi, reformasi hukum keluarga ini dimulai dari Turki. Turki Usmani menjadi negara pertama yang melakukan reformasi hukum keluarga dengan keluarnya dua keputusan Khalifah Dinasti Usmaniyah (two imperial decrees), Sultan Muhammad V, mengenai hak para isteri. 2) Faktor pemicu pembaruan hukum kelurga di dunia Islam: Ekonomi, Politik, Hukum, dan Sosial. 3) Tujuan Pembaruan Hukum Keluarga Islam: unifikasi hukum perkawinan, mengangkat status wanita, dan merespon perkembangan zaman. 4) Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam: The procedural expedient, The eclectic expedient, the expedient of re-interpretation, The expedient of administrative orders, dan ketetapan-ketetapan hakim. 5) Muatan Reformasi Hukum Keluarga Islam: Umur minimal kebolehan kawin, peranan wali dalam nikah, pencatatan nikah, keuangan perkawinan, poligami, nafkah isteri, talak di muka pengadilan, hak-hak isteri yang dicerai, masa hamil dan akibat hukum, pemeliharaan anak setelah cerai, hak waris pria-wanita, wasiat bagi ahli waris, dan pengelolaan wakaf keluarga.